Setiap negara cenderung mengacu pada suatu sistem politik yang sesuai dengan karakteristik dan identitas bangsanya. Begitu pula di Indonesia, sistem politik yang merangkum ideologi dan berfungsi sebagai pedoman bagi dasar negara adalah Demokrasi Pancasila. Sistem ini tidak hanya mencakup prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga diselaraskan dengan nilai-nilai dasar dalam Pancasila yang melahirkan suatu sistem pemerintahan yang unik dan berciri khas.
Asas-Asas dalam Demokrasi Pancasila
Pelaksanaan demokrasi Pancasila terutama didasarkan atas asas-asas sebagai berikut:
- Asas Deliberatif: Demokrasi Pancasila menitikberatkan pada musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini berarti bahwa ada upaya mencapai suatu kesepakatan bersama yang merupakan tujuan utama dari proses musyawarah. Dalam konteks ini, semua pihak memiliki kesempatan untuk mengemukakan pendapat, pemikiran, dan saran, serta menyampaikan kritik yang membangun tanpa harus takut tersingkirkan dalam proses pengambilan keputusan.
- Asas Persatuan: Sistem pemerintahan ini mencerminkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, yang merupakan salah satu sila dalam Pancasila. Asas ini terkait erat dengan upaya mencegah egoisme sektoral dan menghindari sikap fanatisme yang dapat mengancam keutuhan dan persatuan bangsa. Dalam sistem demokrasi Pancasila, kepentingan nasional selalu diutamakan di atas kepentingan kelompok atau individu.
- Asas Keadilan Sosial: Pelaksanaan demokrasi Pancasila dituntut untuk bisa menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas ini merujuk pada tekad dan komitmen pemerintah untuk mewujudkan distribusi sumber daya secara merata dan proporsional kepada masyarakat, guna meminimalkan kesenjangan sosial dan ekonomi di dalam negeri.
- Asas Humanisme: Dalam istilah sederhana, asas humanisme di dalam Demokrasi Pancasila menekankan pada pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan budaya dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini diakomodasi dengan adanya mekanisme demokrasi yang menghargai hak-hak asasi manusia serta menjunjung tinggi martabat, harkat, dan derajat umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Asas Pluralisme: Mengingat Indonesia terdiri dari beragam suku, bahasa, dan agama, maka pelaksanaan demokrasi Pancasila harus menghargai dan mengakui keberagaman tersebut. Asas ini menegaskan bahwa semua warga memiliki hak yang sama dan tidak ada yang didiskriminasikan. Oleh karenanya, kebijakan yang dibuat harus senantiasa bisa mewadahi kepentingan dan harapan yang berbeda-beda di masyarakat.
Kesimpulan
Pelaksanaan demokrasi Pancasila harus mewujudkan asas-asas yang terkandung di dalamnya untuk mampu menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Oleh karena itu, penting bagi setiap warga Indonesia untuk turut serta mengawasi dan mendukung demokrasi ini dalam menciptakan tatanan pemerintahan yang harmonis, adil, dan berkeadilan.
